"SugengHarianto: Ketersediaan Air Irigasi Penentu Produktivitas Sawah di Sulawesi Utara".
 |
| Kabalai wilayah sungai Sulawesi 1 saat press conference berlangsung, (foto idnews.co) |
IDNEWS.CO, MANADO,- Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I menegaskan komitmennya mendukung kebijakan Pemerintah dalam memperkuat Ketahanan Pangan Nasional.
Kepala BWS Sulawesi I, Sugeng Harianto, memaparkan strategi tersebut dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Tondano, Kantor BWS Sulawesi I, Jumat (19/9/25).
Dalam kesempatan itu, Ia menekankan bahwa program swasembada pangan menjadi agenda prioritas sejalan dengan visi nasional yang menargetkan tercapainya kemandirian pangan pada tahun 2025.
Sugeng Harianto, selaku Kepala BWS Sulawesi I, tampil sebagai pejabat yang menyampaikan arah kebijakan.
Dirinya menandaskan peran pemerintah pusat sebagai motor utama dalam menjamin ketersediaan air irigasi demi mendukung sektor pertanian.
Dalam implementasinya, BWS Sulawesi I bersama Kementerian PUPR akan menjalankan mandat langsung dari Instruksi Presiden.
 |
| Saat kunjungan menteri pupr di Sulawesi Utara |
Sementara itu melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Aturan tersebut menjadi landasan strategis untuk mempercepat modernisasi sistem irigasi dan menghapus sekat kewenangan yang selama ini terbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dengan adanya regulasi tersebut, semua kegiatan rehabilitasi irigasi dapat ditangani langsung melalui APBN.
Sugeng menegaskan, langkah ini diambil agar tidak ada lagi lahan sawah yang terbengkalai akibat keterbatasan anggaran daerah.
“Ketersediaan air irigasi harus terjamin agar sawah tetap produktif, baik di tingkat petani kecil maupun di kawasan pertanian skala besar,” tegasnya.
Fokus kebijakan mencakup wilayah-wilayah strategis penghasil beras di Sulawesi dan daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi lahan pertanian produktif.
BWS Sulawesi I saat ini tengah mengawal sejumlah proyek irigasi, termasuk pembangunan jaringan irigasi di kawasan premium seluas 1.300 hektare yang berlokasi di Sulawesi Utara.
Namun proyek tersebut masih terkendala persoalan tata ruang karena sebagian kawasan direncanakan menjadi kawasan industri.
Program percepatan rehabilitasi irigasi ini ditargetkan rampung sebelum tahun 2025 agar dapat menopang visi pemerintah mencapai kemandirian pangan nasional.
Sugeng menekankan bahwa swasembada pangan tidak boleh hanya menjadi capaian jangka pendek pada tahun target, tetapi harus terus dijaga untuk kepentingan generasi mendatang.
Menurut Sugeng, dinamika politik global saat ini semakin dipengaruhi oleh isu perebutan sumber pangan.
Banyak negara berlomba memperkuat cadangan pangan karena menyadari bahwa krisis pangan dapat berimplikasi pada stabilitas politik dan ekonomi. Indonesia, dengan populasi yang terus bertambah, tidak boleh bergantung pada impor.
Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan melalui penguatan irigasi dianggap sebagai solusi mendasar.
“Swasembada pangan harus dipertahankan secara berkelanjutan agar Indonesia mandiri dan tidak bergantung pada negara lain,” ujarnya.
Pelaksanaan program irigasi akan menggunakan anggaran negara, dengan pengawasan melekat dari pemerintah pusat.
Mekanisme baru ini memungkinkan pemerintah langsung menangani proyek irigasi, tanpa terkendala tumpang tindih kewenangan antara provinsi maupun kabupaten.
Meski demikian, sejumlah tantangan teknis masih menanti, permasalahan tata ruang yang menempatkan lahan pertanian bersebelahan dengan kawasan industri menjadi hambatan yang harus segera diselesaikan.
Sugeng berharap koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan kementerian terkait, bisa menemukan jalan keluar agar potensi bendungan dan jaringan irigasi yang sudah terbangun tidak terbuang sia-sia.
Langkah pemerintah melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi krisis pangan global.
Peran BWS Sulawesi I menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya air untuk pertanian. Namun, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan hambatan tata ruang, mengawal penggunaan anggaran, dan memastikan petani sebagai penerima manfaat utama.
(Yudi barik)