Adrey Laikun,ST Wakil Ketua DPRD Manado," Contohnya Saya salah satu lulusan SD Inpres, dan sekarang syukur boleh menjadi anggota dewan. Harusnya dinas pendidikan boleh bangga melihat para siswa berhasil dengan baik,".
 |
| Para orang tua murid (foto istimewa) |
IDNEWS.CO, MANADO- Masih banyak Masyarakat Daerah Pesisir Kepulauan lebih khusus Pulau Bunaken belum mendapatkan Prosperity (kemakmuran,red). Baik segi pembangunan, penerangan jalan, tapi lebih penting soal Pendidkan.
Sementara tekad bulat dari Presiden RI lewat instruksinya untuk terus fokus pada pembangunan pesisir pantai, mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga gedung pendidikan.
Anehnya, baru-baru ini Dinas Pendidikan Kota Manado sangat ngotot untuk melakukan Merger Dua sekolah yang ada di Kepulauan Bunaken, yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 dan SD Inpres. Sementara keberadaan gedung pendidikan disana masih sangat memadai termasuk jumlah siswa dan keberadaan tenaga pengajar.
 |
| Wakil Ketua Dewan Manado,Adrey Laikun,ST (foto istimewa) |
Alasan sangat klasik kemudian dinas pendidikan berdalih bahwa salah satu keberadaan sekolah berdekatan dengan tempat PLN sehingga terjadi suara bising. Bahkan dengan alasan juga lokasi itu sering terjadi banjir.
Sementara keberadaan ke dua sekolah itu terutama SD Inpres sudah begitu lama berdiri dan beroperasi, bahkan dari sekolah itulah banyak mencetak siswa-siswi berprestasi hingga ada yang sudah menjadi pejabat maupun pengusaha.
Namun sekarang dinas pendidikan dibawah komando Kepala Dinas,Dr.Deasy Lumowa,Mpd, mencoba melakukan penggabungan/ Merger dengan alasan tidak masuk akal bagi pemikiran masyarakat kepulauan Bunaken.
Sehingga kritikan negatif bermunculan dari warga pesisir yang saat ini anak mereka sementara mengecap dunia pendidikan di sekolah itu.
Salah satu warga Arjun Langitan menegaskan bahwa kami sangat menolak keras jika pemerintah punya keinginan untuk melaksanakan merger ke dua sekolah yang ada.
Bahkan dengan nada lantang Dirinya meminta dinas pendidikan untuk tidak mengotak- atik keberadaan sekolah itu apalagi SD Inpres.
" Kami tegaskan ibu kepala dinas jangan buat polemik disini. Anak kami sudah nyaman sekolah di SD Inpres. Selama bersekolah siswa sangat senang menikmati kehidupan pendidikan mereka, jangan hanya karena kepentingan sesaat kemudian akan menghancurkan masa depan anak kami," tegas Arjun.
Hal senada juga dikomentari seluruh orang tua murid lainnya, mereka mulai curiga kelagat tidak baik hasrat keinginan dinas pendidikan untuk terus memaksakan melakukan merger dua sekolah yang ada. Sementara sampai sekarang masih aman dan nyaman para siswa belajar.
" Apa so ini maunya dinas pendidikan. Kiapa ini kadis sangat getol suka mo merger ini dua sekolah. Pak Wali Kota harus antisipasi kalo alasan keberadaan PLN menjadi bising dan sering terjadi banjir. Bekeng apa ke program pencegahan banjir bukang mo bekeng merger ini sekolah. Aneh juga kadis pendidikan nyanda ada kerja lain cuma mo cari-cari kesibukan," tandas para orang tua murid.
Sementara itu melihat permasalahannya, Wakil Ketua DPRD Manado, Andrey Laikun,ST angkat bicara. Dirinya menjelaskan bahwa keinginan besar Presiden terus melakukan pembangunan pesisir kepulauan di seluruh Indonesia, bahkan Dirinya (presiden,red) terus memerintahkan jajaran para Mentri termasuk salah satu Mentri Koordinator Kemaritiman fokus pada program pembangunan pesisir.
"Aneh juga semetara pemerintah pusat tengah kosentrasi memperbanyak pembangunan pesisir sementara dinas pendidikan buat kebijakan merger sekolah. Kan tidak masuk diakal sama sekali. Harusnya pemerintah lewat dinas pendidikan ada terobosan baru menambah pembangunan sekolah, bukan malah sebaliknya," jelas Laikun.
Dirinya kemudian menambahkan, keberadaan gedung sekolah tersebut sudah begitu lama berdiri dan banyak mencetak siswa lulusan SD Inpres hingga sekarang ada yang sudah jadi pejabat,anggota DPRD, bahkan polisi, hingga pengusaha sukses.
"Contohnya Saya salah satu lulusan SD Inpres, dan sekarang syukur boleh menjadi anggota dewan. Harusnya dinas pendidikan boleh bangga melihat para siswa berhasil dengan baik," tandas Laikun.
Seraya juga menjelaskan kembali, sebagai warga kepulauan Bunaken dirinya justru sangat menyayangkan jika ada program seperti itu. Harusnya perlu ada penambahan gedung sekolah baru, bukan justru mau merger sangat tidak rasionalisasi.
" Makanya Saya kaget mendengar kabar bahwa ada merger dua sekolah di pulau Bunaken. Jumlah siswa sudah memadai dari sekolah itu kenapa mau robah lagi. Solusi paling tepat kadis pendidikan perbanyak lagi jumlah tenaga pengajar agar siswa boleh nyaman belajar, termasuk fasilitas pendidikan," jelasnya.
Seraya menambahkan apa pun kebijakan itu tidak punya dasar secara formal, dan sebagai lembaga pengawasan akan terus menolak program tersebut.
" Bukan masalah urgen untuk merger, secara pisikis siswa akan sulit beradaptasi jikalau terjadi penggabungan. Mulai dari nol itu untuk beradaptasi para siswa dan perlu garis bawahi khusus SD Inpres punya sejarah panjang dalam perkembagan dunia pendidikan di pulau Bunaken," tutup Laikun. (Yudi barik)