"Irjen Pol Roycke Langie: Polres Minahasa Tenggara Telah Penuhi Standar Operasional dan Kelembagaan".
 |
| Saat kunjungan berlangsung,(foto istimewa) |
IDNEWS.CO, HUKRIM, MITRA, Humas Polda Sulut,-Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Inspektur Jenderal Polisi Roycke Harry Langie, dalam kunjungan kerjanya ke Kepolisian Resor Minahasa Tenggara pada Rabu (30/4/2025).
Dalam kunjungannya secara eksplisit menegaskan bahwa Polres Mitra dinilai telah menunjukkan kesiapan struktural, operasional, dan psikologis institusional dalam melaksanakan mandatnya sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat, di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks terhadap kualitas pelayanan publik di bidang keamanan.
Dalam kegiatan yang turut didampingi oleh Wakapolda Sulut Brigadir Jenderal Polisi Bahagia Dachi, Ketua Bhayangkari Sulut Ny. Joan Roycke Langie, serta para pejabat utama Polda Sulut, Kapolda menyampaikan bahwa hasil peninjauan langsung terhadap komposisi personel, peralatan taktis, serta kesiapan administratif yang dimiliki oleh Polres Mitra, mencerminkan adanya pemenuhan terhadap standar minimal operasional yang dibutuhkan oleh sebuah satuan kewilayahan dalam merespons dinamika sosial di wilayah kerjanya.
“Saya mengapresiasi kesiapan struktural dan sumber daya yang ditunjukkan oleh Polres Minahasa Tenggara, di mana secara umum seluruh satuan kerja telah menunjukkan sinergi yang baik dan didukung oleh sarana operasional yang memadai. Tidak hanya itu, dukungan dari pemerintah daerah, yang secara simbolik ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dalam kunjungan ini, menjadi indikator penting bahwa relasi antara institusi kepolisian dan unsur pemerintah daerah berjalan secara harmonis dalam kerangka pelayanan publik yang terpadu,” ujar Kapolda dengan nada optimistis namun penuh penekanan.
Lebih jauh, Irjen Pol Roycke Langie menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor sebagai pendekatan utama dalam menjalankan tugas-tugas institusional kepolisian di era tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip integratif, akuntabel, dan partisipatif. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak semata bergantung pada kekuatan internal institusi, melainkan juga pada seberapa besar kualitas kerja sama dan komunikasi strategis yang dibangun bersama unsur TNI, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil lainnya.
“Polri sebagai entitas hukum negara tidak dapat berjalan secara soliter. Dalam tatanan manajemen keamanan nasional, diperlukan kesinambungan koordinasi, integrasi informasi, dan konsolidasi operasional dengan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral. Dengan demikian, implementasi kebijakan keamanan tidak hanya bersifat reaktif terhadap potensi gangguan, tetapi juga mampu menjadi instrumen preventif dan solutif dalam menyelesaikan akar masalah sosial secara berkelanjutan,” tegasnya dalam forum tatap muka bersama personel Polres Mitra.
Kunjungan kerja tersebut tidak hanya ditujukan untuk melakukan inspeksi teknis semata, melainkan juga menjadi momentum penting bagi Kapolda dan jajaran pimpinan Polda Sulut dalam memberikan arahan moral, motivasi kinerja, serta penguatan nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran personel Polres Minahasa Tenggara, agar mampu menghadirkan pelayanan keamanan yang humanis, responsif, dan menjunjung tinggi kepercayaan publik sebagai fondasi utama legitimasi institusional Polri.
Menanggapi situasi kamtibmas terkini di wilayah Minahasa Tenggara, Kapolda menyampaikan bahwa operasi gabungan yang sebelumnya digelar dalam skala terbatas telah resmi dihentikan, seiring dengan pernyataan kondusifitas keamanan yang dikeluarkan berdasarkan evaluasi lapangan.
Dengan demikian, tugas pengamanan dan pengawasan kini sepenuhnya dikembalikan ke dalam pola kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan (KRYD), sebagai bentuk optimalisasi pengawasan berbasis komunitas.
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Minahasa Tenggara untuk terus menjaga serta merawat kondisi keamanan yang telah kondusif ini, sebab stabilitas sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan juga merupakan bentuk partisipasi kolektif dari seluruh warga negara yang peduli terhadap masa depan daerahnya,” tutup Kapolda.
(Yudi barik)