"AMTI Desak Gubernur Evaluasi PUPR Sulut, Soroti Dugaan Kelalaian Jalan Tetey,".
 |
| Potret kondisi jalan yang ada, (foto istimewa) |
IDNEWS.CO, MANADO – Kerusakan berat pada Ruas Jalan di wilayah Tetey, Kabupaten Minahasa, kini menjadi sorotan publik dan menuai gelombang protes dari masyarakat.
Jalan utama yang menghubungkan kawasan pemukiman dan sentra ekonomi itu kini berubah menjadi jalur berbahaya yang dipenuhi lubang besar, retakan panjang, hingga amblesan tanah di sejumlah titik.
Kondisi yang telah berlangsung lama tanpa perbaikan berarti ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua yang kerap terjebak dalam lubang jalan.
 |
| Foto ketua LSM AMTI pusat, Tommy Turangan dan kepala dinas pupr sulut, (foto istimewa) |
“Sudah berbulan-bulan kami sampaikan laporan ke pemerintah, tapi hasilnya nihil. Jalan ini semakin rusak, kendaraan banyak yang rusak, bahkan sering terjadi kecelakaan,” ujar seorang warga Tetey yang ditemui di lokasi, Senin (6/10/2025).
Masyarakat menilai lambatnya tindakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan lemahnya tanggung jawab instansi teknis terhadap pemeliharaan infrastruktur dasar.
Sebagian warga bahkan menuding bahwa perbaikan jalan selama ini bersifat seremonial, dilakukan hanya saat tekanan publik meningkat atau menjelang momentum politik seperti pemilu dan kunjungan pejabat pusat, bukan berdasarkan kebutuhan riil lapangan.
“Setiap tahun anggaran perbaikan jalan selalu ada, tapi di lapangan hasilnya tidak terlihat. Kami butuh transparansi soal ke mana anggaran itu dialirkan,” tambah warga lainnya.
Kritik terhadap lemahnya kinerja pemerintah juga datang dari Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Pusat.
Ketua AMTI, Tommy Turangan, menyampaikan keprihatinannya atas sikap pasif PUPR Sulut yang dianggap mengabaikan keluhan publik terkait kondisi jalan di Tetey.
“Ini bukan hanya soal jalan berlubang, tapi soal tata kelola anggaran publik yang tidak transparan. Jika dana perbaikan digunakan sesuai aturan, mestinya tidak separah ini,” tegas Turangan melalui sambungan telepon kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Ia juga mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, untuk mengambil langkah tegas mengevaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR.
“Perlu tindakan keras dari Gubernur terhadap Kadis PUPR, Publik sudah muak dengan alasan klasik. Jalan rusak itu bukti konkret dari lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas birokrasi,” ungkapnya.
Turangan juga menyinggung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 24 dan 273, yang menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Apabila lalai, penyelenggara dapat dikenai sanksi pidana karena mengabaikan kewajiban keselamatan publik.
“Kalau sampai ada korban, siapa yang mau bertanggung jawab? Tidak bisa dibiarkan lempar tanggung jawab antara instansi,” tegas Turangan.
Kini masyarakat Tetey menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Mereka meminta perbaikan segera di titik-titik rusak, atau setidaknya pemasangan rambu peringatan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak.
Selain itu, warga juga menuntut adanya pengawasan independen terhadap proyek-proyek infrastruktur agar tidak terjadi penyimpangan anggaran maupun pekerjaan asal-asalan.
“Kami bukan minta proyek baru, kami hanya ingin hak dasar kami sebagai warga negara: jalan yang aman dan layak dilalui,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Desakan publik kini menguat agar Gubernur Sulut turun langsung ke lapangan meninjau kondisi jalan di Tetey.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa keluhan masyarakat tidak hanya berhenti pada meja birokrasi.
Sebagai salah satu jalur vital penghubung ekonomi daerah, kerusakan di wilayah tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas jika terus dibiarkan.
Masyarakat berharap, krisis infrastruktur jalan kini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PUPR Sulut serta pembenahan sistem pengawasan proyek agar kejadian serupa tidak berulang.
(Yudi barik)