Ahok Dituding Sebagai Bencana Jadi Komisaris Utama Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: instagram AT Basuki BTP) 

Jakarta, idnews.co - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilainya penetapan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina ialah sebuah tragedi.

“Ya tragedi saja untuk bangsa Indonesia. Punya arti, kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang aku kira tersandera oleh berbagai perkara dan pun mungkin tekanan,” kata Marwan  pada Minggu, (24/11/2019) seperti dilansir idnews.

Marwan mengatakan sebelum pengesahan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina itu disahkan dalam RUPS, hendaknya Presiden Jokowi dapat segera menggagalkan rencana ini.

Ahok Dituding Sebagai Bencana Jadi Komisaris Utama Pertaminahttps://t.co/iCSCjE9ySA

— idnews (@idnews_co) November 24, 2019

“Serta kita pun mohon Pak Erick Thohir itu agar mengawasi reliabilitas, jika ia selama ini orang yang dihormati. Tetapi kalaupun ia terpaksa melakukan atau jalankan perintah ini, aku mengharap mending ia mundur saja,” kata Marwan.

Marwan menilainya Ahok sekalipun bukan pribadi yang qualified untuk diangkat sebagai komisaris utama Pertamina. Karena, kedepannya hal tersebut dinilai akan memiliki resiko yang cukup serius, terutama untuk reliabilitas Pertamina di mata dunia usaha internasional.

“Sebab yang diangkat ini memang tidak qualified. Terlalu banyak hal-hal yang sesungguhnya kita sebagai bangsa itu disamping internasional akan disaksikan bagaimana ini, kok dapat mengangkut orang semacam itu?” kata Marwan.

Ia lantas memberikan contoh, apabila Ahok tetap dipaksakan untuk mendapuk jabatan itu, karena itu tak tutup kemungkinan akan mengurangi tingkat keyakinan publik internasional, terutama saat Pertamina mau keluarkan bond.

Bahkan juga, lanjut Marwan, dikuatirkan hal tersebut pun akan beresiko pada iklim usaha nasional, yang ikut jadi memperburuk citra perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan swasta Tanah Air di mata dunia usaha internasional.

“Umpamanya dari segi investasi, kalaupun ada perusahaan strategis dan perusahaan ini menerbitkan bond secara teratur dan butuh pertanggungjawaban pada investor di luar negeri umpamanya. Kalaupun yang diangkat orang yang semacam itu, tingkat kepercayaannya jadi turun,” kata Marwan.

“Kelak hal tersebut dapat beresiko ke perusahaan BUMN yang lain, atau bahkan perusahaan swasta yang ada pada Indonesia,” tuturnya.