November 2019
Log In

IDNews.co | Indonesia Dalam Berita: November 2019

Kapolri Sorot Pengelolaan Media, Jaga Keamanan DivHum jadi Badan Humas

Kapolri Sorot Pengelolaan Media, Jaga Keamanan DivHum jadi Badan Humas

Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menghadiri FGD Polri. (Foto: detikcom / Audrey Santoso)  Jakarta, idnews.co - Kapolri Jenderal I...
28 November 2019
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menghadiri FGD Polri. (Foto: detikcom / Audrey Santoso) 

Jakarta, idnews.co - Kapolri Jenderal Idham Azis disebut menyoroti efektivitas pengelolaan media untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan dirinya diminta Idham untuk mengembangkan Divisi Humas (DivHum) Polri menjadi Badan Humas Polri.

"Saat commander wish Pak Kapolri, commander wish pertama, beliau menyampaikan saya diperintahkan beliau untuk mengembangkan Divisi Humas menjadi Badan Humas," ujar Iqbal di acara Focus Group Discussion (FGD) Polri di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019), seperti dikutip detikcom.


Iqbal menuturkan Humas Polri nantinya akan dipimpin seorang jenderal bintang tiga atau komisaris jenderal (komjen). Artinya, Polri akan setara dengan Badan Intelkam, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menurut Iqbal, semua elemen masyarakat harus bersinergi dan sependapat bahwa keamanan, sumber daya manusia yang unggul akan membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Ketika tidak ada strategi pengelolaan media yang baik dan bersinergi, maka potensi gangguan keamanan luar biasa besar sekali seperti waktu case di Papua, case di Surabaya, padahal tidak ada yang meninggal di case itu, tapi dikabarkan ada yang meninggal adik-adik kita di asrama Papua. Akhirnya goyang Papua," terang dia.

Iqbal mengungkapkan ada tokoh yang menyebut media sebagai pilar demokrasi paling sehat, namun Iqbal berpendapat media tak akan sehat bila tak dikelola.

"Salah satu tokoh, beberapa waktu lalu, menyebutkan saat ini yang paling sehat pilar keempat, media. Tapi kalau kita tidak kelola dengan baik, tidak akan sehat juga. Lihat saja di media sosial begitu banyak ujaran kebencian, hoax dan narasi-narasi negatif," ungkap Iqbal.
Sign out
Uji Materi UU KPK Ditolak, Pemohon Akan Mengadu ke Dewan Etik MK

Uji Materi UU KPK Ditolak, Pemohon Akan Mengadu ke Dewan Etik MK

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Liputan6.com/Immanuel Antonius)  Jakarta, idnews.co - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permoho...
Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Liputan6.com/Immanuel Antonius) 

Jakarta, idnews.co - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU KPK hasil revisi. Uji materi dengan nomor perkara 57/PUU-XVII-2019, diajukan oleh 18 mahasiswa dari berbagai universitas.

Pemohon lewat kuasa hukumnya, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, merasa proses persidangan yang berjalan hingga diputus hakim telah merugikan mereka.


Kerugian yang dimaksud bermula dari kesalahan nomor UU KPK yang akan didaftarkan untuk diuji materi. Dalam gugatannya, pemohon menuliskan UU Nomor 16 Tahun 2019. Padahal saat itu, UU belum dilakukan penomoran dan belum juga diregistrasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun belakangan, terbitlah UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Penomoran itu setelah dilakukan revisi.

Sebenarnya, pemohon sudah berniat melakukan perbaikan. Apalagi jika mengacu pada jadwal sidang perbaikan digelar 23 Oktober.

Namun tiba-tiba, pihaknya mendapat kabar bahwa sidang dimajukan menjadi 14 Oktober. Padahal saat itu, penomoran resmi belum keluar dan baru terbit tiga hari setelah sidang yakni 17 Oktober 2019.

"Jadi di tanggal 14 itu kami membuka website, JDIH, dokumen hukum punya pemerintah. UU terakhir di nomor itu nomor 15, kami memprediksi semoga (nomor) 16," kata Zico di Gedung MK, Kamis (28/11/2019) seperti dilansir merdeka.com.

Mereka juga sempat berkonsultasi dengan panitera MK. Saran yang didapat, berkas tetap dimasukkan dan perbaikan bisa dilakukan pada 21 Oktober. Namun jadwal sidang bergeser jauh.

"Panitera MK sudah bilang, enggak apa-apa, masukan berkas tanggal 14, nanti di tanggal 21 benarkan saja. Tapi hakim menolak seperti sekarang putusan itu. Itu jadi pertanyaan besar kami, kami punya bukti nanti ada chatnya. Nanti kami serahkan juga. Itu yang kami sampaikan di konpers kami kemarin," katanya.

Melihat sejumlah kondisi tersebut, pemohon merasa telah dirugikan atas sidang yang berjalan. Mereka berencana membawa masalah ini ke dewan etik MK.

"Kami mempertanyakan siapa yang memerintahkan pemajuan jadwal itu. Kedua kenapa MK masih tetap memutus sekalipun sudah dilakukan pencabutan permohonan. Kami akan laporkan ke dewan etik, besok pasti akan buat laporannya," tegas dia.

Sebelumnya, dalam materi gugatannya, pemohon menyoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK.

Sejumlah syarat itu mengatur pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Zico menilai, pasal tersebut tidak mengatur mekanisme sanksi atau upaya hukum apabila pasal 29 itu dilanggar. Sehingga ada kekosongan norma. Hal itu menyoroti Komjen Firly Bahuri yang menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 yang disebut-sebut bermasalah.

Kemudian dari uji formil, para penggugat mempermasalahkan rapat pengesahan UU KPK pada 17 September 2019. Di paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR. "Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka," kata Zico.
Sign out
Ahok: Saya Bukan Godfather, Setelah Ditanya soal Mafia Migas

Ahok: Saya Bukan Godfather, Setelah Ditanya soal Mafia Migas

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: idnews.co)  Jakarta, idnews.co - Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Kementerian BUMN. Ked...
25 November 2019
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: idnews.co) 
Jakarta, idnews.co - Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Kementerian BUMN. Kedatangannya untuk menerima SK sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Sign out
Wajah Bayi di Bogor Terluka Digigit Tikus Besar, Setelah Ditinggal Ibu ke Toilet

Wajah Bayi di Bogor Terluka Digigit Tikus Besar, Setelah Ditinggal Ibu ke Toilet

Bayi yang wajahnya digigiti tikus (Foto: detikcom)  Bogor, idnews.co - Bayi di Kabupaten Bogor luka parah karena digigit tikus sebesar a...
Bayi yang wajahnya digigiti tikus (Foto: detikcom) 
Bogor, idnews.co - Bayi di Kabupaten Bogor luka parah karena digigit tikus sebesar anak kucing. Wajah bayi itu penuh luka gigitan hingga bikin hidungnya robek.

"Dia (bayi APR) lagi tidur. Saya tinggal ke kamar mandi sebentar. Dilihat sudah banyak darah, tikusnya lagi gigitin keningnya," kata ibu bayi tersebut, L (40), ketika ditemui di rumahnya di kawasan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (25/11/2019) seperti dilansir detikcom.



Dia mengungkapkan tikus sebesar anak kucing itu langsung kabur setelah menggigit wajah anaknya yang sedang tidur di kasur pada Rabu (20/11) lalu sekitar pukul 20.15 WIB. Karena melihat banyak darah, dia langsung membawa anaknya ke bidan untuk diberikan pertolongan pertama.

Tak lama dari bidan untuk diberikan pertolongan pertama, L langsung membawa anaknya ke RSUD Cibinong.

"Hidung, hidungnya sobek. Terus pipinya di sini (luka), kening juga. Kuping nggak luka," lanjutnya.

L mengatakan anaknya disuntik agar tidak terkena penyakit tetanus. Hidung anaknya dijahit karena sobek.

Dia menambahkan anaknya langsung diperbolehkan pulang oleh dokter ketika sudah diberi pengobatan. Kejadian itu bikin kaget dan trauma karena baru pertama kali terjadi.

"Itu tikus got. Pada digaliin sama dia (tikus), banyak lobang di dapur. Namanya rumah belum rapi ya. Dari luar dia lubangin tembok terus gali tanah. Ada Banyak tikus," ujar dia.

Terlihat, wajah bayi A mengalami banyak luka. Hidungnya, ada jahitan. Pada pipi sebelah kiri dan keningnya, juga terlihat ada banyak bekas luka.
Sign out
Ahok Akan Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina Hari Ini

Ahok Akan Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina Hari Ini

Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: idnews.co)  Jakarta, idnews.co - Hari ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ba...
Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: idnews.co) 
Jakarta, idnews.co - Hari ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) untuk mengangkat sejumlah pimpinan baru. Salah satunya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama.

Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama. "Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama Pertamina. Akan didampingi Pak Wamen Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama karena memiliki pengawasan yang baik. Sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ditugaskan untuk mengawasi kinerja direksi.

"Diharapkan Pak Ahok bisa melakukan pengawasan ke direksi," kata Arya seperti dilansir liputan6.

Menurut Arya, Menteri Erick Thohir ingin komisaris perusahaan BUMN berperan kuat dalam pengawasan kinerja korporasi. "Pak Erick itu kencang urusan komisaris memperkuat. Peran komisaris sangat kuat," tuturnya

Arya melanjutkan, selain mengawasi kinerja direksi, Ahok juga mengawasi distribusi BBM dan LPG, meningkatkan efisiensi dan hambatan yang ada di Pertamina termasuk pembangunan Kilang. "Pengawasan distribusi, efisiensi, menghilangkan stuck-stuck, soal kilang-kilang," tandasnya.


Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: idnews.co) 

Tanggapan Ahok Ditunjuk Menjadi Komisaris Utama Pertamina

Saat dimintai tanggapan mengenai penunjukannya, Ahok hanya menjawab singkat bahwa dirinya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dirinya pun meminta dukungan, termasuk dari insan pers, untuk membantunya dalam bekerja nanti.

"Terima kasih atas perhatian dan dukungannya," ujarnya pada merdeka.com akhir pekan lalu.

Ahok enggan menjawab apakah ada rencana program kerja 100 harinya nanti. Dia memilih menunggu arahan dari Menteri BUMN Erick Thohir.



Menteri Erick memberikan pekerjaan rumah yang harus dibenahi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Bagaimana bagian terpenting Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai, ya bukan berarti anti impor tapi mengurangi," katanya.

Menteri Erick meyakini Ahok sebagai sosok pendobrak yang mampu memenuhi target pembangunan kilang minyak. Diakuinya, ini tugas berat. Sehingga dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Tugas ini bukan hanya direktur utama saja.

"Karena itulah kenapa kemarin kita juga ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah, saya rasa pak Basuki berbeda, pak Ahok berbeda, kita perlu figur pendobrak supaya ini sesuai dengan target," jelasnya.


Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: istagram) 

Ahok Tiba di Kementerian BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendatangi gedung Kementerian BUMN hari ini, Senin (25/11). Ahok datang mengenakan setelan batik lengan panjang berwarna cokelat dan dikawal oleh beberapa stafnya, tepatnya pukul 09.20 WIB.

Dirinya menyatakan akan menerima Surat Keputusan (SK) ihwal dilantiknya sebagai Komut. "Ya, hari ini penyerahan SK," di Jakarta.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ahok resmi ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Adapun, Pertamina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham hari ini di tempat yang sama, Kementerian BUMN.

Di sela-sela perjalanan menuju lift, Ahok sempat meminta dukungan masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya. "Minta dukungan dari masyarakat, fungsinya (Komut) kan pengawasan. Semakin banyak yang melaporkan maka semakin baik," imbuhnya.
Sign out
Ahok Dituding Sebagai Bencana Jadi Komisaris Utama Pertamina

Ahok Dituding Sebagai Bencana Jadi Komisaris Utama Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: instagram AT Basuki BTP)  Jakarta, idnews.co - Direktur Eksekutif Indonesian Resources S...
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. (Foto: instagram AT Basuki BTP) 
Jakarta, idnews.co - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilainya penetapan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina ialah sebuah tragedi.

“Ya tragedi saja untuk bangsa Indonesia. Punya arti, kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang aku kira tersandera oleh berbagai perkara dan pun mungkin tekanan,” kata Marwan  pada Minggu, (24/11/2019) seperti dilansir idnews.

Marwan mengatakan sebelum pengesahan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina itu disahkan dalam RUPS, hendaknya Presiden Jokowi dapat segera menggagalkan rencana ini.



“Serta kita pun mohon Pak Erick Thohir itu agar mengawasi reliabilitas, jika ia selama ini orang yang dihormati. Tetapi kalaupun ia terpaksa melakukan atau jalankan perintah ini, aku mengharap mending ia mundur saja,” kata Marwan.

Marwan menilainya Ahok sekalipun bukan pribadi yang qualified untuk diangkat sebagai komisaris utama Pertamina. Karena, kedepannya hal tersebut dinilai akan memiliki resiko yang cukup serius, terutama untuk reliabilitas Pertamina di mata dunia usaha internasional.

“Sebab yang diangkat ini memang tidak qualified. Terlalu banyak hal-hal yang sesungguhnya kita sebagai bangsa itu disamping internasional akan disaksikan bagaimana ini, kok dapat mengangkut orang semacam itu?” kata Marwan.

Ia lantas memberikan contoh, apabila Ahok tetap dipaksakan untuk mendapuk jabatan itu, karena itu tak tutup kemungkinan akan mengurangi tingkat keyakinan publik internasional, terutama saat Pertamina mau keluarkan bond.

Bahkan juga, lanjut Marwan, dikuatirkan hal tersebut pun akan beresiko pada iklim usaha nasional, yang ikut jadi memperburuk citra perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan swasta Tanah Air di mata dunia usaha internasional.

“Umpamanya dari segi investasi, kalaupun ada perusahaan strategis dan perusahaan ini menerbitkan bond secara teratur dan butuh pertanggungjawaban pada investor di luar negeri umpamanya. Kalaupun yang diangkat orang yang semacam itu, tingkat kepercayaannya jadi turun,” kata Marwan.

“Kelak hal tersebut dapat beresiko ke perusahaan BUMN yang lain, atau bahkan perusahaan swasta yang ada pada Indonesia,” tuturnya.
Sign out
Mahasiswa Minta 'Jatah' Seks dari Mantan

Mahasiswa Minta 'Jatah' Seks dari Mantan

KPAI: Warning bagi Orang Tua ilustrasi / pelecehan seksual. (Foto: idnews.com)  Jakarta, idnews.co - Komisi Perlindungan Anak Indonesi...
24 November 2019

KPAI: Warning bagi Orang Tua

ilustrasi / pelecehan seksual. (Foto: idnews.com) 
Jakarta, idnews.co - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kasus mahasiswa di Malang yang ditangkap karena merekam adegan seks dengan sang pacar dan menggunakan video itu untuk meminta 'jatah' seks saat sudah putus. Kasus ini dinilai menjadi peringatan bagi para orang tua

"Orang tua dan guru mesti mewanti-wanti agar anak terus diedukasi bagaimana berteman yang wajar dan tidak melampaui batas-batas etika. Ini warning," ujar Ketua KPAI Susanto kepada wartawan, Sabtu (23/11/2019) seperti dilansir detikcom.



Susanto mengatakan apa yang dilakukan generasi muda akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Jika moral generasi muda rusak, menurutnya, hal itu akan berdampak negatif juga bagi bangsa Indonesia ke depan.

"Agar generasi kita terjaga dan memiliki masa depan yang cerah dan cemerlang. Karena bagaimanapun bangsa dan negara ini di tangan mereka. Jika generasi kita karakter moralnya lemah, akan berdampak serius bagi Indonesia ke depan," ucapnya.

Susanto mengatakan pihaknya mengapresiasi aparat kepolisian yang sigap menangkap mahasiswa tersebut. Dia meminta agar kasus ini dijadikan pembelajaran bagi para remaja.

"Kami mengimbau kepada remaja agar hati-hati membangun relasi pertemanan. Jaga etika, asas kepatutan dan kesusilaan, dan hindari melakukan tindakan yang tak pantas," ucap Susanto.

Sebelumnya, mahasiswa perguruan tinggi swasta di Malang, Amar Raka Rizky (23), ditangkap karena diduga merekam adegan seks dengan pacarnya, dan kemudian memanfaatkan video itu untuk meminta 'jatah' berhubungan badan saat sudah putus. Amar pun ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander mengatakan kasus ini berawal ketika tersangka dan korban menjalin hubungan asmara. Sampai kemudian keduanya melakukan hubungan intim. Mengetahui ada rekaman itu, pacar Amar memilih putus. Tapi niat itu ditolak Amar dan mengancam menyebar video tersebut.

"Karena merasa dilecehkan, korban meminta putus. Tapi tersangka balik mengancam akan menyebarkan video tersebut. Video juga dijadikan alat bagi tersangka untuk terus bisa berhubungan badan dengan korban," ujar Dony saat konferensi pers di Mapolres Malang Kota Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jumat (22/11).

Karena perbuatannya, Amar dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Sign out
Inilah Komentar Dahlan Iskan soal Ahok Jadi Bos BUMN

Inilah Komentar Dahlan Iskan soal Ahok Jadi Bos BUMN

Dahlan Iskan kiri, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kanan. (Foto: idnews.co)   JAKARTA, idnews.co - Dahlan Iskan Mantan Menteri B...
18 November 2019
Dahlan Iskan kiri, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kanan. (Foto: idnews.co)  
JAKARTA, idnews.co - Dahlan Iskan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ikut angkat bicara mengenai wacana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di salah satu BUMN. Dahlan menyampaikan komentarnya di laman pribadinya disway.id dengan judul 'Prestasi BTP'.

Dalam tulisannya, Dahlan lebih banyak bertanya mengenai prestasi Ahok. Kemudian, ia juga mempertanyakan kehebohan terkait rencana memasukan Ahok di BUMN.

Mengawali tulisannya, Dahlan mengatakan orang berprestasi cenderung sukses di tempatkan di mana pun.


"Kesimpulan itu datang dari pengalaman panjang 30 tahun menggeluti dunia manajemen. Baik di orsos, pesantren, di perusahaan swasta, di BUMN," kata Dahlan dalam tulisannya, Minggu (17/11/2019) seperti dikutip detikcom.

Dahlan pun kemudian bertanya, apakah Ahok atau BTP sosok yang berprestasi sehingga layak ditempatkan di BUMN. Menurutnya, rencana itu baik jika BTP dianggap sebagai orang yang berprestasi.

"Rencana itu sangat sangat baik. Kalau BTP memang dianggap orang yang selama ini berprestasi. Lepas siapapun ia. Apa pun pendidikannya. Di mana pun perjalanan karir sebelumnya," katanya.

Ia pun bertanya kembali, bagaimana kalau ada penilaian BTP hanya berprestasi dalam membuat kehebohan. Menurutnya, hal itu terserah yang menilai dan diberi nilai.

Namun, jika penempatan Ahok seperti demikian maka hal itu merupakan sebuah perjudian. Jika Ahok ditempatkan di BUMN besar, maka berjudinya juga besar.

"Tapi kalau benar begitu penempatannya di BUMN merupakan sebuah perjudian. Kalau penempatannya di BUMN besar berjudiannya juga besar. Apakah BUMN sebuah perusahaan yang layak diperjudikan? Tergantung pemiliknya," sambungnya.

Sign out

TerPopuler